Kuningan, CiremaiPos.com – Kepala Desa Pagundan, Dadan Danu, menyuarakan keluhan warganya terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai semakin hari semakin tidak berpihak pada masyarakat.
Dalam wawancaranya melalui whatsup, pada Jumat (11/4/2025), Dadan mengungkapkan bahwa banyak warganya mengeluhkan kesulitan dalam menggunakan layanan BPJS, terutama saat mengakses pelayanan di luar jam operasional fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes 1) seperti puskesmas atau dokter pribadi.
“Saat warga mengalami kondisi sakit di luar jam praktik dan mendatangi IGD rumah sakit yang bukan faskes pertamanya, BPJS tidak dapat digunakan. Akibatnya, seluruh biaya pelayanan harus dibayar sendiri oleh pasien,” ujar Dadan.
Menurutnya, kebijakan ini sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan semangat awal program jaminan sosial yang digagas pemerintah. Dulu, kata Dadan, meskipun pasien tidak sampai dirawat inap, layanan di IGD masih bisa diklaim oleh BPJS.
“Sekarang kalau tidak dirawat inap, pasien harus bayar tunai. Ini jelas sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran dari pemerintah,” tambahnya.
Dadan menegaskan bahwa keluhan tersebut bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan kejadian nyata yang dialami oleh salah satu warganya.
"Ini fakta di lapangan, bukan cerita fiktif. Saya turun langsung dan melihat sendiri kondisi warga saya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 32/KS.01.02.04/Dinkes tentang Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan di RSUD, yang seharusnya menjamin akses pelayanan kesehatan secara maksimal.
“Kesehatan itu hak dasar. Kita tidak tahu kapan akan sakit, bisa saja tengah malam. Kalau dalam kondisi darurat pun BPJS tidak bisa digunakan, lalu untuk apa program ini dibuat?” pungkas Dadan.
Pernyataan ini menjadi sorotan penting bagi pemangku kebijakan untuk segera mengevaluasi kembali sistem pelayanan BPJS agar kembali berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat kecil yang paling membutuhkan. (AS)
