Kuningan, CiremaiPos.Com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berencana menutup puluhan titik galian ilegal yang tersebar di sejumlah desa di kaki Gunung Ciremai. Kebijakan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Rapat Linggajati beberapa waktu lalu.
Adapun lokasi yang menjadi sasaran penutupan meliputi Desa Cileuleuy (Kecamatan Cigugur), Desa Babakanmulya (Kecamatan Jalaksana), Desa Setianegara dan Desa Cibeureum (Kecamatan Cilimus), serta Desa Padabeunghar dan Desa Pasawahan (Kecamatan Pasawahan).
Rencana penutupan ini menuai respons dari para pekerja galian rakyat, khususnya di Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus. Mereka mempertanyakan keputusan tersebut karena dinilai mengancam mata pencaharian ratusan buruh.
Ketua Paguyuban Galian C Desa Setianegara, Udin, saat ditemui CiremaiPos.com di lokasi galian pada Rabu (9/4/2025), menyatakan kekhawatirannya. Menurutnya, sekitar 200 buruh gali dan muat menggantungkan hidup dari aktivitas galian di desa tersebut.
"Ada sekitar 200 orang yang menggantungkan nasib hidupnya dari galian ini. Kalau sampai ditutup, yang harus dipikirkan adalah bagaimana nasib orang-orang tersebut?" ujar Udin.
Ia menegaskan bahwa kegiatan galian yang berlangsung di wilayahnya bersifat tradisional dan tanpa penggunaan alat berat, karena statusnya merupakan galian rakyat. Bahkan, lahan yang digunakan merupakan tanah milik pribadi yang tergabung dalam paguyuban.
Udin juga mengungkapkan bahwa setelah proses penggalian selesai, lahan-lahan tersebut telah ditata kembali menjadi lahan hijau yang bermanfaat bagi lingkungan.
"Intinya, kalau pun Pemda memiliki kebijakan untuk menutup galian, tolong pertimbangkan nasib ratusan warga Desa Setianegara yang menggantungkan hidupnya dari sumber galian tersebut. Jangan sampai menutup tanpa memberikan solusi terhadap warganya," pintanya.
Rencana penutupan ini masih dalam tahap koordinasi lebih lanjut. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari jalan tengah yang tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak. (AS)
